Drama Dua Pemberontakan

Pemberontakan di Aceh, baik Darul Islam maupun Gerakan Aceh Merdeka, selalu saja didorong oleh apa yang disebut sebagai pengkhianatan atau rasa tidak tahu diri Jakarta atas jasa-jasa Aceh terhadap Republik. Bila Darul Islam Aceh pimpinan Daud Beureuh didasari oleh ideologi Islam dalam bingkai nasionalisme keindonesiaan, seperti maksud awal bergabungnya Aceh ke Indonesia, maka gerakan Hasan Tiro adalah sebuah pemberontakan yang meninggalkan sama sekali isu nasionalisme keindonesiaan, yang malah dianggap oleh Tiro sebagai sesuatu yang nisbi. Baginya yang ada adalah Jawa berikut dengan penjajahannya, dan dia lalu memasuki apa yang disebutnya sebagai nasionalisme keacehan.

Namun demikian, seberapapun perbedaan ideologi yang mendasari, kedua  pemberontakan itu selalu saja memiliki titik persinggungan, yaitu kesadaran tentang kejayaan Aceh di masa lampau. Apabila  Hasan Tiro kemudian saja menempatkan sejarah, bahkan dalam beberapa hal menjadikan dirinya dan trah Tiro sebagai pusat berjalannya sejarah Aceh, sebagai titik tolak mengapa harus berontak. Hal tersebut tidak-lah terlalu mengherankan, sebab apa yang dikonstruksi olehnya, juga merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok intelegensia Aceh di awal abad XX, yang menempatkan sejarah sebagai spirit asasi untuk melakukan tafsir Aceh di zaman baru.

Perhatikan dua hal ini, yang disampaikan oleh dua wakil dari generasi awal itu, Daud Beureuh dan Ali Hasjmy dalam memberikan definisi mengenai tentang Aceh di zaman-nya. Beureuh mengatakan bahwa mereka memiliki cita-cita untuk mengembalikan Aceh kepada sejarah Iskandar Muda, yang oleh generasi itu dianggap sebagai contoh terbaik. Hasjmy pun demikian, bahkan dalam satu puisinya yang sangat nasionalis-pun, Aku Serdadamu, yang ditulis pada tanggal 7 Oktober 1945, dia mengukir satu bait yang menghubungkan kejayaan Aceh masa lampau dengan dengan indentitas baru bernama Indonesia ‘Bung Karno/ Patju kuda djihadmu/ Djangan mundur lagi/ Kami turunan Iskandar Muda/ Tetesan darah Ratu Safijah/ Anak tjutju mudjahid Tiro/ Kemanakan Umar pahlawan/ Telah siap bertempur/ Kami sedang menggempur’.

Narasi Pemberontakan

Hanya di Aceh, acap kali terjadi pemberontakan selalu saja dapat diselesaikan dengan jalan damai. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah proses perdamaian yang dibangun serta implikasi yang terjadi di masa berikutnya. Kasus Darul Islam Aceh menunjukkan benar bahwa proses perdamaian memang awalnya hanya melibatkan para pejuang. Diawali dengan adanya Ikrar Lamteh antara orang Aceh yang terbelah (1957), kemudian dilanjutkan oleh Dewan Revolusi untuk merundingkan butir-butir perdamaian dengan Pemerintah Pusat (1959), dan terakhir ditutup dengan lahirnya Piagam Blang Padang dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (21 Desember 1962). Jalan panjang ini kemudian memperlihatkan bahwa perundingan damai yang awalnya dipegang oleh elite pejuang Darul Islam, kemudian diberikan kepada rakyat secara penuh melalui sebuah musyawarah besar yang melibatkan semua elemen. Ini tentu memberikan implikasi panjang sekali, karena mampu membentuk ingatan bersama bahwa pernah ada satu ada penyelesaian konflik bersenjata yang melibatkan seluruh orang Aceh, sehingga perdamaian menjadi milik bersama.

Hal tersebut tentu tidak kita dapati dalam penyelesaian konflik RI-GAM melalui MoU Helsinki. Alih-alih untuk tidak mengulangi, apa yang diklaim oleh elite GAM sebagai ‘kegagalan Ikrar Lamteh’, MoU Helsinki kemudian menjelma menjadi narasi datar dengan pelakon tunggal kelompok GAM semata. Implikasinya kemudian adalah MoU Helsinki tidak mampu menjadi ingatan bersama, apalagi kepemilikan bersama, sehingga nantinya akan berimplikasi ke berbagai aspek, baik secara psikologis maupun politik.

Penutup; Aceh Kehilangan Daya Tonjok

Lalu setelah 9 Tahun Mou Helsinki, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan Aceh-Jakarta? Kita dapat memulainya dengan menarik jauh kepada masa setelah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, ketika itu pejuang Darul Islam tidak lagi ikut dalam pemerintahan, sebagaimana posisi mereka sebelum naik gunung.  Hampir semua dari mereka kemudian memilih kembali ke kampung halaman masing-masing dan hidup bersama rakyatnya. Contoh yang paling legendaris tentu Daud Beureuh, yang hanya menjadi khatib di mesjid yang dibangunnya di kota Beureuneun. Kemudian yang menarik adalah, bersama tokoh-tokoh Darul Islam lainnya, dia kemudian bertransformasi dari aktor politik menjadi aktor moral.

Posisi moral inilah yang kemudian selama lebih dari tiga dasawarsa yang membuat Aceh selalu saja menjadi anti-tesa Jakarta, terutama sekali dalam soal pilihan politik. Keberadaan mereka kemudian menjadi ‘oposan’ baru terhadap rezim di Jakarta, baik Sukarno mau-pun Suharto; mulai dari menentang dominasi PKI, kemenangan PPP atas dominasi Golkar bahkan sampai ‘menyiapkan lahan subur untuk tumbuhnya organisasi perlawanan berikutnya. Ketidak terlibatan mereka dalam pemerintahan pasca peristiwa Aceh itu kemudian menaikkan posisi tawar mereka di mata rakyat. Jadi ketika Aceh berteriak bahwa Jakarta telah kembali berbohong, sebenarnya suara mantan pejuang itu-lah yang berbunyi, yang kemudian berfungsi sebagai penjaga jarak antara Aceh dan Jakarta.

Namun berbeda dengan dengan pengalaman MoU Helsinki. Jelas tidak ada transformasi elite GAM dari aktor perang menjadi aktor moral, melainkan menjadi aktor politik. Keterlibatan mantan elite pejuang dalam politik dan pemerintahan kemudian menyulitkan mereka secara jangka panjang ketika propaganda perjuangan masa lampau kini dituntut untuk diterjemahkan secara kongkrit. Dan celakanya,  ketika persepsi kegagalan dalam pemerintahan itu muncul, maka yang terjadi adalah kumpulan para pejuang kemudian kehilangan integritas moral yang dulu dibangunnya dalam fase perjuangan.

Terlebih dari itu, hal yang mengkhawatir akibat terbangunya persepsi kegagalan pembangunan ini, maka sasaran ‘tembak’ pun berganti. Rakyat tidak lagi melihat Jakarta, seperti narasi yang terbangun lebih dari tiga dasawarsa sebelumnya, melakukan kebohongan kembali, melainkan beralih kepada mantan pejuang yang dianggap gagal mensejahterakan. Sehingga ‘ancaman’ Gubernur yang mengatakan bahwa rakyat Aceh akan melawan sikap Jakarta yang belum memenuhi butir-butir MoU Helsinki (Serambi Indonesia/16 Agustus 2014), sebenarnya semakin kehilangan daya tonjoknnya. Apabila keadaan seperti ini terus berlanjut maka bisa dipastikan, di masa mendatang Aceh akan semakin phak luyak!

Komentar

  1. Zulfahmi ridha

    *Drama dua pemberontak*
    Pemberontakan di Aceh baik itu GAM maupun darul Islam itu di sebabkan karena kekecewaan rakyat Aceh terhadap Jakarta karena tidak tau balas Budi atas apa yang telah Aceh berikan untuk Indonesia. Darul Islam Aceh di pimpin oleh Daud beureeh yang berlandaskan ideologi Islam dalam pemberontakan, sedangkan GAM yang di pimpin oleh oleh Hasan ditiro lebih mengedepankan pemberontakan dan menyebut itu nasionalisme keacehan. Daud beureeh dan Ali Hasjmy adalah generasi awal darul Islam di Aceh, mereka bercita-cita untuk membuat Aceh kembali ke masa keemasan pada masa Iskandar muda. Konflik darul Islam di Aceh mereda setelah keluar nya MOU Helsinki, setelah damai Daud Beureeh pun berubah dari aktor politik menjadi aktor moral. Sedangkan orang-orang GAM berubah dari aktor perang menjadi aktor politik.

    Kekuatan: Dalam esai tersebut memiliki makna yg dalam padat dan jelas

    Kekurangan: sulit di mengerti karena titik(.) Koma(,) nya seperti tidak beraturan.

    Zulfahmi ridha
    TARBIYAH, PMA, UNIT 1.
    Semester 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *