Aceh: Provinsi Rasa ‘Negara’ (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

Suatu pagi, pertengahan tahun 2001, di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh. Syukurdi Mukhlis, mahasiswa IAIN Ar Raniry, terbangun dari lelap tidurnya di kamar hotel mewah tersebut. Dia sering berkunjung ke Kuala Tripa karena temannya, Amdy Hamdani, menjadi salah satu Juru Runding dari Gerakan Aceh Merdeka. Pada proses Damai Menuju Dialog yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre.

Pagi itu, Syukurdi melihat Amdy Hamdani, bersama Teuku Kamaruzzaman, yang biasa disapa Ampon Man, sudah berpenampilan necis. Lengkap dengan Jas, juga dasi. Lalu dia bertanya kepada Hamdani ‘mau kemana bang?’ Dengan santai, yang ditanya menjawab ‘Mau ke Polda, untuk laporan. Sekarang lagi tunggu teman-teman dari LBH untuk mendampingi ke sana’.

Memang saat itu, Amdy Hamdani, Ampon Man, bersama juru runding GAM yang lain, seperti Usman Lampoh Awe, diwajibkan lapor secara rutin ke Polda Ace. Hal ini terjadi akibat pasang surut-nya dialog RI-GAM setelah berubahnya konstalasi politik nasional, pasca jatuhnya Gus Dur.

Lalu, tanpa beban, Syukurdi pun bertanya ‘lho, ke Polda kok pakek dasi segala?’

Mendengar pertanyaan itu, hamdani pun mendelik, tanpa melepaskan tangan dari dasinya. Dia pun berkata, tentu dengan nada yang patriotik ‘Yang datang ini negara!’.

Mendengar jawaban demikian, Syukurdi pun manggut-manggut saja, karena tidak mengerti. Ampon Man, yang memang satu kamar dengan Hamdani di Hotel Kuala Tripa, hanya tersenyum saja melihat dialog ringkas tersebut.

Cerita ini saya dapatkan langsung dari Syukurdi Mukhlis, dan ketika saya konfirmasi langsung kepada Amdy Hamdani, dia pun membenarkan. Saya bertanya, kenapa muncul jawaban demikian. Mengapa saat itu berfikir, yang hadir ke Polda untuk wajib lapor adalah wakil sebuah negara berdaulat?

Jawabannya menurut saya menarik. Karena kesadaran itu dia dapat dari sebuah pengalamannya yang berkesan, yaitu ketika dia bertemu dengan Hasan Tiro di Jenewa.

‘Saya dan Ampon Man pernah diusir oleh Tgk. Hasan Tiro dari sebuah jamuan makan malam di kediamannya di Jenewa, hanya gara-gara kami tidak memakai jas dan dasi. Saat itu kami hanya memakai kaos. Malam itu suasana menjadi tegang, Tgk. Hasan, yang saat itu juga ditemani oleh Doto Zaini dan Mentroe Malek, tidak mau memulai makan malam, kalau kami masih ada di sana. Bahkan sampai mengetuk-ngetuk sendok ke piring, sebagai ekspresi kejengkelannya. Dan tidak ada satu pun di meja itu yang berani memulai untuk mengawali makan malam tersebut’.

Dalam refleksinya atas peristiwa itu, Hamdani mengatakan bahwa dia mendapatkan sesuatu dari Hasan Tiro, bahwa Aceh tidak sekedar hal yang besar-besar saja, namun juga pada style dan adab. Kasus yang makan malam itu menjelaskan dengan gamblang. ‘Tanjoe beu lagee Inggreh’ (Kita harus seperti Inggris), kata Hasan Tiro kepada Amdy Hamdani.

Perasaan bahwa Aceh merupakan bagian dari komunitas global dan selalu saja berfikir untuk bersanding dengan negara besar di luarnya, merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Bahkan hal itu ditunjukkan dengan bayangan bahwa Aceh dapat sejajar dengan negara lain, bukan provinsi lain!

Kita pula tidak pernah lupa bagaimana calon dari Partai Aceh, Zaini dan Mualem dalam satu janji kampanye nya, hendak membawa Aceh sejajar dengan Singapura dan Brunei Darussalam, bahkan malah bukan hendak mensejajarkan dengan Medan atau-pun Jakarta.

Bahkan dalam satu kesempatan, hal ini perlu saya ceritakan karena sangat unik, sebab mengambarkan bagaimana cara orang Aceh membayangkan dirinya dalam susunan masyarakat dunia. Hal ini saya dapatkan ketika berlangsungnya peluncuran buku Demokrasi: Pergeseran Nilai dari Ideologis ke Pragmatis terbitan Aceh Institute. Kebetulan saya menjadi moderator pada acara tersebut dan melihat seorang peserta berbicara dengan lugasnya.

Menurutnya, Aceh harus melihat bahwa demokrasi tidak hanya melulu dalam praktek liberal sebagaimana yang dipraktekkan di negara Barat, namun juga ada pilihan lain seperti demokrasi yang dipraktekkan di negara kesejahteraan, atau juga seperti yang diberlakukan di negara-negara komunis.

Bagi saya, yang berkesan adalah cara peserta itu memberikan pendapat akan hal tersebut tanpa beban sama sekali, dengan kenyataan bahwa Aceh hanya salah satu provinsi di dalam dekapan hangat Republik Indonesia.

Peserta tersebut, barangkali di luar kesadarannya, tidak perlu mengambil contoh demokrasi lokal di provinsi lain yang juga menyimpan keunikan tersendiri. Kita ambil contoh saja seperti di Yogyakarta dengan posisi Raja Jawa, atau DKI Jakarta yang rakyat hanya memilih Gubernur-nya secara langsung, sedangkan Walikota ditunjuk oleh Gubernur yang terpilih.Sebab baginya, begitu juga dengan Amdy Hamdani, karena memilik kesadaran yang terendap jauh, bahwa Aceh merupakan entitas besar layaknya sebuah ‘negara’. Sehingga tidak dapat ditolak ada perasaan ‘tidak ikhlas’ bahwa secara politik, kini Aceh hanyalah menjadi sebuah provinsi.

Saya mencoba melacak darimana imajinasi seperti itu muncul. Ada dua hal yang saya temukan, pertama adalah persentuhan Aceh dengan dunia di luarnya secara intens, diantaranya melalui gagasan Dunia melayu Raya, menyambut kedatangan Jepang dalam Perang Asia Pasifik, peran PUSA sebagai organisasi yang memobilisasi kelompok inteligensia Aceh periode awal, MoU Helsinki, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tsunami Aceh, dan kini munculnya kelompok terdidik baru yg sedang belajar di luar negeri, baik itu Amerika, Eropa, Tiongkok, Turki, Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dan yang menariknya, pengalaman mereka terhadap negara yang mereka sedang kunjungi itu, dapat kita ikuti secara rutin melalui rubrik citizen reporter di Harian Serambi Indonesia.

Kedua, hasil konstruksi sejarah Aceh, baik oleh sarjana asing maupun oleh penulis Aceh sendiri. Sarjana asing yang saya anggap ‘bertanggung jawab adalah Zentgraf, Paul van’t Veer, Dennis Lombardr dan Anthony Reid. Sedangkan dari penulis Aceh, peran beberapa nama patut dipertimbangkan, seperti Ali Hasjmy,HM. Zainuddin, Mohd. Said — nama ini, walau bukan dari Aceh tapi memiki peran besar dengan karya monumentalnya Aceh Sepanjang Abad. Juga tidak dilupakan peranan Ismail Jacub, Ibrahim Alfian dan Abu Bakar Atjeh.

Tema-tema dari penulis di atas pun seputaran perang Aceh, Revolusi Sosial, Hikayat Perang Sabil, merebut Selat Maka, Kejayaan Aceh Darussalam di Masa Iskandar Muda, kebesaran kepahlawanan Aceh seperti Tgk. Chiek di Tiro, hubungan kerajaan Aceh dengan imperium besar seperti Usmaniah dan Kerajaan Tiongkok.

Oleh karena itu, izinkan saya menguraikannya, satu persatu penyebab imajinasi itu selalu muncul dari generasi ke generasi. Diawali dari munculnya gagasan Dunia Melayu Raya, yang digagas oleh Ali Hasjmy (Bersambung).

 

Komentar

    1. Post
      Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *