Aceh Provinsi Rasa ‘Negara’ (Bagian Terakhir dari Dua Tulisan)

Kiranya, penting memahami situasi politik Indonesia di awal 1990-an, untuk kemudian menjawab tentang pilihan politik kebudayaan Aceh dalam setting waktu tersebut. Yaitu bagaimana pertumbuhan kelas menengah musim di Indonesia (tepatnya di pusat kekuasaan Indonesia di Jawa) memberikan pengaruh besar terhadap relasi dan pewacanaan secara politik.

Dalam konteks sosiologis, intelektual muslim baru, yang kemudian mewarnai pewacanaan relasi Islam dan negara adalah dari kelas menengah. Sesuatu hal yang menjadi konskuensi logis dari stabilnya pembangunan ekonomi Orde Baru.

Dinamika tersebut melalui pembacaan Robison, menemukan bahwa kelompok kelas menengah itu, kemudian oleh rezim Orde Baru, digunakan untuk menopang pemerintahannya agar menjadi kuat dan saling memberikan dukungan untuk mempertahankan posisi politiknya.

Kelas menengah juga memiliki hubungan dengan proses demokratisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Anders Uhlin, bahwa baginya dengan adanya kelas menengah maka akan mendorong tumbuhnya partispasi politik yang tentu akan merangsang lahirnya proses demokratisasi (Edward Aspinall, 2005). Tesis yang serupa juga dikatakan oleh Huntington, bahwa khas kelompok kelas menengah di negara berkembang adalah tumbuh menjadi pendukung demokrasi (Anders Uhlin, 1997).

Hubungan antara kelompok kelas menengah dan demokrasi di Indonesia, dapat kita lihat ketika kelompok tersebut kemudian berhasil mendorong reformasi, setelah sebelumnya diawali dengan proses mobilitas vertikal yang cepat. Salah satu bagian dari kelas menengah adalah kelompok muslim yang dulunya terpinggirkan, namun karena melakukan politik kebudayaan, maka berhasil tumbuh menjadi kelompok menengah di Indonesia.
Bangkitnya kelas menengah dari kelompok muslim ini dapat dikatakan karena didorong oleh akses ke dunia pendidikan yang tinggi, sehingga kemudian dapat mempengaruhi sektor-sektor lain seperti ekonomi, politik dan birokrasi.

Bentuk lain yang dapat kita lihat adalah dengan mendorong gerakan Islam kultural melalui organisasi Islam, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga mendirikan Bank Muammalat pada awal 1990-an. Kedua hal itu, adalah keberhasilan atas apa yang dilakukan oleh intelektual muslim baru yang lahir pada awal Orde Baru. Intelektual muslim baru ini mencoba memberikan sintesa baru atas situasi politik dan sosial dalam hubungan Islam dan negara. Dan melalui ICMI-lah upaya menunjukkan bahwa hubungan yang penuh kecurigaan oleh rezim ini pada masa-masa awal telah terselesaikan.

ICMI dapat juga dikatakan sebagai seleberasi puncak dari Islam kultural. sekaligus untuk menciptakan keseimbangan politik terhadap kekuatan militer dan yang pro-demokrasi yang mulai menjadi tantangan bagi rezimnya (Robert W. Hefner, 2000).

Kehadiran ICMI dijelaskan oleh Nurcholis Madjid sebagai kekuatan yang hadir ketika Indonesia memasuki situasi sosial politik dengan perimbangan kekuatan baru, setelah berakhirnya era politik warisan kolonial dan mulai memasuki isu-isu seperti demokrasi, keterbukaan dan keadilan (Ahmad Gaus, 2010).

Lalu bila demikian, dimana letak Aceh dalam stabilitas politik Indonesia di awal tahun 1990-an?

Aceh menjadi provinsi seperti biasa. Apalagi dengan hilangnya dominasi PPP dalam jagat politik Aceh, telah menyisakan narasi tentang nasib buram Islam politik di Aceh. Terlebih semakin penyangga Islam politik oleh tokoh-tokoh PUSA semakin terpinggirkan ketika alat negara, seperti militer dan birokrasi, menjadi semakin kuat.
Kemudian,p ertumbuhan kelas menengah di pusaran Indonesia tidak juga mendorong Aceh untuk melakukan konstruksi wacana secara genuine, seperti yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Aceh menjadi biasa karena kemudian hanya meneruskan dinamika yang sedang berlangsung di pusaran kekuasaan, tanpa menawarkan keunikan apapun.

Sampai kemudian Ali Hasjmy mendorong sebuah gerakan kebudayaan yang disebut oleh Ali Hasjmy sebagaiDunia Melayu Raya

Dunia Melayu Raya adalah sebuah gerakan yang akan mengintegrasikan kebudayaan di dalam kawasan ASEAN melalui persamaann bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Singapura, Thailand dengan bahasa Indonesia, dan bahkan, klaim Hasjmy, gerakan kebudayaan ini akan semakin menguatkan peran ASEAN (Serambi Indonesia 1992).

Gerakan kebudayaan ini sebenarnya berkelindan juga dengan keberadaan Lembaga Kebudayaan Aceh (LAKA). Sebuah lembaga kebudayaan yang bekerja untuk memproduksi pengetahuan pada tema-tema kebudayaan, humaniora, sastra dan sejarah. LAKA ini sendiri lahir dari rekomendasi Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan di Takengon 1986, yang dihadiri dari berbagai utusan dalam dan luar negeri, sehingga LAKA diharapkan kehadirannya dapat membina kembali adat dan kebudayaan Nusantara (Ali Hasjmy, 1995).

Dalam konteks dunia Melayu Raya, LAKA diharapkan dapat menjadi jembatan dunia Melayu di atas Selat Melaka, Selat Jawa dan Sunda, Selat Bali, Selat Nusantara Barat dan Timur, Selat Kalimntan, Selat Ambon, Selat Teluk Cendrawasih dan di atas laut yang membentang antara Sulawesi dan Filipina Selatan.

Upaya LAKA untuk menjembatani hubungan Aceh dan Dunia Melayu salah satunya dengan penerbitan sebuah pamflet yang berjudul Aceh dan Pahang, yang memuat tiga buah artikel mengenai Putri Pahang dan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani sebagai simbol persaudaraan Aceh dan Pahang, serta hubungan antara Aceh, Perak, Bugis dan Pahang. Keberadaan pamphlet tersebut menjelaskan bagaimana upaya untuk menarik garis kesamaan antara Aceh dan Dunia Melayu melalui eksplorasi sejarah dan kebudayaan.

Dalam catatan penutup dari dua tulisan ini, gagasan tentang Dunia Melayu Raya adalah sebuah respon intelektuil yang jernih dalam melihat kondisi Aceh yang semakin biasa dan semakin hilangnya keberadaan imajinasi sebagai entitas global. Sesuatu hal yang sedang berlangsung secara terang benderang akhir-akhir ini.

Yang dulunya memiliki imajinasi besar dan melampaui sekat-sekat provinsi, kini malah menjadi semakin mengkerut. Maka perlu dikemudian hari, melalui pertumbuhan generasi baru Aceh yang lebih terdidik, untuk mengakumulasi kesadaran tentang provinsi yang rasa ‘negara’ (tamat).