Kepemimpinan Perempuan Aceh dalam Lintas Sejarah

Kalau kita mengunjungi Museum Aceh, maka akan dapat melihat foto Cut Nyak Dhien. Akan tetapi jangan dianggap itu adalah gambar Cut Nyak Dhien yang sebenarnya, melainkan foto dari aktris film nasional; Christien Hakim. Memang Christien Hakim, bersama Slamet Rahardjo yang berperan sebaga Teuku Umar, berhasil membuat Cut Nyak Dhien seperti ‘hidup’ kembali.

Salah satu fragmen yang paling memukau dari film itu ketika Cut Nyak Dhien marah karena Belanda mengetahui tempat persembunyiannya dan masih saja menghunus rencong-nya untuk melawan sepasukan tentara kaphe yang hendak membawa nya keluar dari hutan.

Apabila kita telah menonton film itu lekat-lekat, dan lalu melihat foto asli Cut Nyak Dhien yang dikelilingi oleh para pembantunya, maka darah ini berdesir dan membuncah rasa kagum karena membayangkan betapa kerasnya perjuangan seorang perempuan itu untuk mempertahankan kehormatan rakyat dan negerinya ini.

Dan bahkan dalam konteks kebangsaan, dalam maksud untuk keperluan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka nama Cut Nyak Dhien-pun di konstruksi sedemikian rupa untuk menjadi inspirasi dalam membangun aspek kepahlawanan di Indonesia.

Narasi perempuan Aceh ternyata juga tidak sebatas dalam waham kepahlawanan, terutama dalam medan perang, namun juga dalam kepemimpinan politik, yang bahkan dicatat oleh sejarah sebagai rezim yang terlama memerintah.

Fakta sejarah itu kemudian membantah anggapan sesat bahwa kepemimpinan perempuan di Aceh berlangsung dalam keadaan darurat, sebuah ungkapan untuk mengatakan bahwa perempuan tidak layak memimpin. Bahkan Ali Hasjmy mencatat bahwa Aceh berada di bawah kepimpinan Ratu selama 59 tahun. Sebuah durasi yang sangat lama, bahkan Sultanah Safiatuddin memimpin Kerajaan Aceh Darussalam lebih dari 30 tahun.

Narasi Kepemimpinan Politik Perempuan

Tentu hal ini bermula dari kecakapannya sebagai pemimpin, Mohammad Said dalam bukunya yang telah menjadi klasik, Aceh Sepanjang Abad, mengambarkan tentang kekuatan kepemimpinan Sultanah Ratu Safiatuddin, yang digambarkan dalam kitab Bustanul Salatin, sebagai berikut:
“Bahwa adalah bagi baginda itu beberapa sifat kepujian dan perangai yang kebajikan lagi takut akan Allah dan senantiasa sembahyang lima waktu dan membaca kitabullah dan menyuruh orang berbuat kebajikan dan melarang orang berbuat kejahatan seperti yang diturunkan Allah kepada nabi kita Muhammad SAW. Dan terlalu sangat adil perihal memeriksa dan menghukum segala hamba Allah. Maka daripada berkat daulat dan sa’adat duli yang maha mulia itu jadi banyaklah segala hamba Allah yang saleh dan sembahyang menuntut ilmu. Syahdan ialah yang sangat thawaduknya akan Allah subhanahuwata’ala. Maka dianugerahi Allah akan dia lama menjunjung khalifahnya dan pada masanyalah orang mendapat galian emas itu dan ialah yang mengeraskan syariat nabi Muhammad SAW”

Selain karena kemampuannya. Ratu Safiatuddin tersebut juga dibantu oleh orang-orang sekelilingnya yang kuat, diantaranya Nuruddin Ar-raniry dan Abdul Rauf Assingkili. Nuruddin Ar-raniry adalah Qadhi Malikul Adil pada masa Sultan Iskandar Tsani serta beberapa tahun pada pemerintahan Ratu Safiatuddin.

Namun tidak seperti Mufti kerajaan sebelumnya, seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumtarani, yang menghabiskan jabatannya karena meninggal dunia. Nuruddin Ar-Raniry setelah 17 tahun menjadi Qadhi Malikul Adil adalah Nuruddin Ar-raniry meninggalkan kerajaan Aceh darussalam, pulang ke daerah asalnya di India. Penulis tidak menemukan sumber alasan kepergian Nuruddian ar-raniry. Posisi Ar-Raniry akhirnya digantikan oleh Syeikh Abdul Rauf al-Singkili yang kemudian menempati posisinya sampai empat periode Sultanah.

Yang menarik untuk diamati pada masa kepemimpinan Ratu adalah keberadaan Syeikh Abdul Rauf Assingkili yang bertindak sebagai Qadhi Malikul Adil. Keberadaannya tentu sangat penting, sebab dialah yang memberikan keseimbangan dalam pemerintahan dari segala gangguan.

Misalnya saja ketika muncul perdebatan tentang keabsahan tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin muncul kembali pada masa Ratu Zakiatuddin. Azyumardi Azra mengatakan bahwa As-Singkili lebih memilih posisi yang tidak tegas dalam memberikan jawaban atas perdebatan ini.

Perdebatan ini muncul kembali saat kedatangan Syarief dari Mekkah pada pemerintahan Ratu Zakiatuddin. Awalnya kedatangan Delegasi Syarief dari Mekkah itu adalah tambahan prestise bagi Sultanah, akan tetapi juga menjadi kesempatan bagi sebagian orang untuk menanyakan ulang tentang kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Delegasi Syarief itu tidak langsung memberi jawaban, tetapi membawanya ke sidang ulama di Haramain.
Jawabannya diberikan pada masa kepemimpinan Ratu Keumalat Syah (1688-1699). Fatwa yang dikeluarkan dari Mekkah bahwa kepemimpinan wanita adalah bertentangah dengan syariat. Fatwa ini akhirnya bermuara pada penurunan Ratu Keumalat Syah sekaligus mengakhiri kepemimpinan wanita yang sudah berjalan di Aceh selama kurang lebih 59 tahun.

Sebelum adanya fatwa tersebut. Peralihan kepemimpinan wanita di Aceh sebenarnya berjalan mulus. Kalaupun ada perdebatan ketika naiknya ratu Safiatuddin, itu tidak lebih disebabkan karena kepanikan yang terjadi karena beberapa hal, seperti meninggalnya Sultan iskandar Tsani tanpa meninggalkan anak laki-laki sebagai penerus kekuasaannya. Akan tetapi akhirnya Ratu Safiatuddin juga direstui untuk menjadi sultanah. Bahkan yang menariknya, setelah Ratu Safiatuddin berturut-turut tiga sultanah bertahta tanpa melalui perdebatan. Hasjmy menjelaskan bahwa ratu-ratu tersebut tidak lain juga dari keluarga kerajaan: Ratu Naqiatuddin adalah anak angkat Safiatuddin, Ratu Zakiatuddin putri Ratu Naqiatuddin dan Ratu Keumalat Syah yang juga anak angkat Ratu Safiatuddin.

Penutup

Narasi panjang tentang kepemimpin perempuan di Aceh, tentu saja meninggalkan sebuah ingatan bersama, bahwa dalam sejarahnya, Aceh pernah memberikan ruang publik yang lebar untuk perempuan, hatta dalam politik sekalipun. Bahkan dalam kasus tertentu, bercermin dari sejarah Cut Nyak Dhien di atas, dalam perang sekali-pun perempuan mampu menjadi pemimpin yang berpengaruh.

Maka demikian, sudah semestinya tradisi yang berakar panjang dari sejarah mestilah kita rawat secara bersama, sebab untuk membangun duniamemang mendudukkan perempuan secara sejajar tidak hanya merupakan perintah agama, melainkan kebutuhan alamiah secara kemanusiaan.

Tulisan ini sudah dimuat di Majalah Diwana, Edisi 1 Tahun 2015

Komentar

  1. Tiara Rahmi Lubis

    Memang benar wanita dilarang menjadi pemimpin dalam Agama.
    Tetapi bukankah Cut Nyak Dhien juga mampu dalam menghadapi medan perang pada kala itu?

    Bukan hanya sekedar perintah Agama, melainkan kebutuhan alamiah secara kemanusiaan.

    Karna kebanyakan para kaum adam beraggapan bahwa wanita hanya berperan mengurus suami serta keluarga atau Ibu rumah tangga.

    Tetapi pada zaman sekarang ini yang agak sedikit modern. Kaum hawa juga ingin menaikkan derajatnya sedikit.

    Bukan membantah kaum Adam,tetapi kaum hawa juga ingin berkarir seperti diibaratkan pada zaman dahulu.
    Yaitu zamannya Cut nyak dien.

    Kaum hawa juga ingin menjunjung tinggi pendidikan,melainkan untuk menjadi madrasah untuk anak anaknya sendiri.

    Mungkinkah kaum hawa hanya menganut peran penting saja seperti mengurus rumah,mengurus anak serta mengurus suami?

    Bukankah pekerjaan sebagai guru, lebih banyak kaum hawa dibandingkan kaum adam?

    Seharusnya dalam membangun negeri tidak boleh ada kesenjangan gender antara wanita dan pria, setiap masyarakat boleh menjadi pemimpin walaupun itu wanita sekalipun, seperti pahlawan Cut nyak dien yaitu seorang wanita tangguh yg mampu berperang melawan musuh.

    Tulisannya sudah bagus. Tetapi ada beberapa kata yang susah saya pahami. Entah ilmu membaca saya yang kurang jauh entahpun memang kata kata nya yang sulit untuk dipahami bagi pembaca pemula seperti saya.

    Pemilihan kata yang digunakan bisa menjangkau seluruh lintasan masyarakat dari siswa, mahasiswa, maupun masyarakat biasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *