Agama dan Politik di Aceh: Refleksi Masjid Baitul A’la lil Mujahiddin

Apa yang dilakukan oleh Abu Dawud Beureuh ketika dan sebelum Peristiwa Aceh 1953, hampir semua tahu. Sebab dia-nya memang tokoh besar yang telah ikut mengharu-birukan jagat Aceh selama abad ke 20, dan bahkan masih kita rasakan warisannya sampai sekarang.

Akan tetapi, apa yang dilakukannya setelah Peristiwa Aceh itu yang belum banyak diketahui, kecuali pekerjaan besarnya bersama rakyat yang mencintainya membangun irigasi sepanjang beureuneun. Rasa penasaran itu pun menggerakkan saya untuk mencari tahu.

Lalu tanpa sengaja, hampir setahun yang lalu peristiwanya, saya menanyakan itu kepada Muhammad Amin, seorang aktifis politik Aceh sejak mudanya, dalam perjumpaan yang tidak direncanakan setelah shalat Jumat di Mesjid Agung Al Makmur, Banda Aceh.

Untuk pertanyaan itu, jawaban Muhammad Amin berbekas sekali bagi saya ‘Dulu, Abu Dawud membuat pengajian di Mesjid Beureuneun dengan mengundang para Teungku Gampong. Disitu dibahas apa masalah yang dihadapi para teungku di gampong, dan dicarikan solusinya dalam pengajian tersebut’.

Narasi di atas agak sedikit panjang ini, hanya untuk menjelaskan dimana posisi mesjid dan politik dalam masyarakat Aceh.

Mesjid Beureuneun, nama sebenarnya adalah Baitul A’la lil Mujahidin, itu sendiri adalah contoh terbaik dari hubungan tersebut. Masjid yang didirikan setelah gonjang ganjing politik Aceh dengan Jakarta mulai mengemuka.Dan ketika pembubaran provinsi Aceh terjadi, Abu Dawud Beureuh-pun meninggalkan kedudukannya di Banda Aceh dan memilih tinggal bersama rakyat yang mencintainya itu di Kota Beureuneun.

Hubungan antara mesjid itu pun dengan Abu Dawud dilukiskan dengan baik oleh Boyd R. Compton, yang mengunjungi Aceh menjelang meletusnya pemberontakan Darul Islam ‘Mobil kami baru saja melewati pasar riuh desa Daud Beureuh, ketika kami melihat masjid setengah jadi itu. Kalau lah Daud Beureuh adalah kunci untuk memahami Aceh, saya kira bangunan ini – yang sangat penting tapi tak utuh – merupakan simbol dari watak dan sikap Daud Beureuh sekarang ini’.

Dan dalam waktu yang sangat lama, masjid Baitul A’la lil Mujahidin ini menjadi simbol tarik menarik antara garis politik di Aceh dengan menghadirkan sentimen aliran keagamaan. Kasus Tgk Faisal Hasan Sufi 17 tahun yang lalu adalah fakta yang tidak bisa dibantah sama sekali akan keterkaitan itu.

Atau juga, Masjid Baitul A’la lil Mujahidin menjadi saksi bagaimana usaha pemindahan otoritas kepemimpinan secara sistematik oleh kelompok tehnokrat, dalam hal ini dimainkan oleh Golkar dari kepemimpinan ulama, yang diwakili oleh PUSA.

Untuk itu, maka menarik untuk membaca liputan Panji Masyarakat, edisi 11 Oktober 1986, dengan judul ‘Gubernur Aceh di Bawah Bayang-Bayang Daud Beurueh’. Liputan tersebut diturunkan untuk merespon pelantikan Ibrahim Hasan sebagai Gubernur Aceh. Ibrahim adalah Gubernur Aceh yang mewakili dua entitas; Tehnokrat yang menjadi mesin politik Golkar dan, dengan meminjam terma dari Ali Hasjmy, mewakili Angkatan Darussalam.

Akan tetapi, walau secara struktrual, Ibrahim Hasan sebagai pemimpin Aceh, namun kharisma dan otoritas masih berada di tangan Abu Dawud Beureuh, yang sedang terbaring lemah di salah satu sudut mihrab mesjid Baitul A’la lil Mujahidin tersebut.

Oleh karena itu Ibrahim Hasan harus bergegas ke Bereuneun untuk menjabat dan mencium tangan Abu Dawud Beureuh: meminta restu memimpin Aceh. Dan peristiwa politik, yang sebenarnya sangat epik itu, berlangsung di Masjid!

Maka bila merefleksikan peristiwa politik tersebut di atas, pantas-lah bila kita mengatakan bahwa masjid di Aceh tidak dapat dipisahkan dari politik sama sekali. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa Islam dan politik di Aceh akan terus terikat dalam waktu yang akan lama.

Tulisan ini sudah dimuat di Gema Baiturrahman, Edisi Jumat, 29 Mei 2015

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *