Salah Paham tentang Ikrar Lamteh

Ada gap yang semakin membesar sejak narasi MoU Helsinki terus dijadikan sebagai poros dalam melihat sejarah Aceh. Sebuah situasi yang kemudian sadar atau tidak, telah ikut memberi batasan terhadap wawasan kesejarahan kita. Aceh, yang seakan-akan, di mulai sejak tahun 2005.

Kalaupun ada kehendak untuk melihat lebih jauh ke belakang, maka pilihannya adalah melompat jauh, ke Aceh sebelum 1873. Misalnya, dengan mulai muncul intelektuil-intelektuil muda yang menulis dengan baik tentang sejarah Aceh pada masa kerajaan. Atau, tumbuhnya sekumpulan organisasi masyarakat yang memiliki militansi menyelamatkan artefak peninggalan kerajaan di Aceh sebelum 1873.

Saya berusaha memahami, bahwa Aceh sebelum 1873 merupakan sebuah ingatan tentang kejayaan yang mengendap dan mengeras, sehingga melakukan revitalisasi merupakan keharusan. Ditambah pula ada romantisme yang sangat besar yang mengelilingi seputar sejarah itu.

Namun Aceh paska 1873, terutama Aceh menjelang Perang Asia Pasifik, adalah cerita yang sebaliknya. Apalagi ketika narasinya memberikan efek yang dirasa sampai dengan sekarang, sehingga dibutuhkan kecakapan yang tinggi untuk membicarakannya secara utuh. Sebab kalau tidak, maka akan ada kesimpulan-kesimpulan yang dangkal. Salah satunya adalah perkara Ikrar Lamteh, yang disepakati pada tanggal 7 Maret 1957.

Baru-baru ini dalam pemberitaan media online, salah seorang calon Wakil Gubernur berkata di depan para pendukungnya, atau mengingatkan lebih tepatnya, supaya MoU Helsinki tidak senasib dengan MoU Lamteh. Di media itu dia menyebut, yang saya kutip langsung ” MOU Lamteh kini nasibnya abeh lagee abeh eh ( hilang seperti es yang mencair), kita tidak ingin Mou Helsinki mengalami nasib yang sama.”

Saya sebenarnya enggan turut serta dalam pelurusan sejarah seperti ini. Alasannya adalah banyak sekali buku-buku standar mengenai topik tersebut, yang diakui oleh dunia akademik kredibiltasnya. Namun karena ini yang menyampaikan adalah calon pemimpin dan nantinya akan berimplikasi besar kepada penulisan sejarah Aceh ke depannya, maka perlu beberapa hal yang perlu saya tanggapi persoalan tersebut.

Mula-mula yang harus ditegaskan, tidak ada frasa MoU Lamteh, yang ada adalah Ikrar Lamteh. Itu kesalahan redasional. Namun apabila tidak diluruskan, akan menjadi kesalahan yang lebih bersifat subtansial. Kemudian, Ikrar Lamteh dimaksudkan sejak awal sebagai penghentian peperangan, sehingga kesemua pihak yang terlibat, dan juga masyarakat dapat kembali hidup normal, serta kembali membangun.

Lalu berikutnya, adalah hal yang paling merisaukan, ketika MoU Helsinki dihadap-hadapkan Ikrar Lamteh. Bahwa MoU Helsinki tidak boleh bernasib tragis seperti Ikrar Lamteh.

Pertanyaan saya adalah apa dasar menganggap bahwa Ikrar Lamteh sebagai sebuah kegagalan. Atas apa yang sudah terjadi di Aceh setelah Ikrar Lamteh, yang oleh Ali Hasjmy, gubernur Aceh kala itu, dijadikan sebagai inspirasi dalam membangun Aceh paska hancur karena perang sejak masa kolonial.

Kita akan gagal membaca Ikrar Lamteh kalau tidak menempatkannya dalam
sebuah sketsa sejarah yang membentuk kesadaran orang Aceh. Kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan akibat Perang Kolonial, Revolusi Nasional dan Darul Islam yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh.

Perang-perang tersebut memakan biaya yang tidak sedikit. Lalu pemimpin Aceh kala itu hendak keluar dari segala keterpurukan itu.. Lalu, dibangunlah Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, setelah Ikrar Lamteh disepakati.

Keberadaan Darussalam menjadi penting dalam memberikan gambaran sejauh mana Ikrar Lamteh menjiwainya. Hal ini dapat dilihat dari penyampaian pidato oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Prijono, pada peletakan batu pertama pembangunan Kopelma Darussalam, sebagai berikut: “…Untuk kita nama adalah makna. Menurut saja nama Darussalam untuk Kota Peladjar itu baik sekali. Kalau saja tidak salah, Darussalam sebagai lawan Darulharb (daerah peperangan). Darussalam artinja suatu daeah atau tempat kedamaian, tempat aman, tempat-tempat jang tentarm (Junus Jamil (Peny), Gajah Putih, 1959; 36)

Melalui Ikrar Lamteh pula diadakan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) I, di tahun 1958. PKA adalah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk menggali khzanah dan kearifan Aceh yang sedang terkubur. Harapannya, dengan modal kebudayaan itu, maka pembangunan Aceh akan dapat berlanjut dengan penuh nilai dan kualitas.

Hal yang harus diperhatikan lainnya, bahwa Ikrar lamteh adalah tonggak sama sekali. Tonggak kesadaran yang sangat tinggi menjulang dari para elite Aceh, baik dari kalangan pejuang Darul Islam maupun dari Pemerintah Daerah Aceh kala itu. Diantaranya tercatat nama Hasan Ali, Ali Piyeung dan Hasan Saleh dan Pawang Leman, dari kalangan pejuang. Lalu juga ada nama Ali Hasjmy dan Syamaun Gaharu, dari kalangan pemerintah.

Menariknya lagi, Ikrar Lamteh disepakati tanpa pihak ketiga yang menengahi. Kesadaran demikian tumbuh melainkan karena jiwa-jiwa mulia dari kedua pihak itu saja untuk melahirkan kesepakatan itu. Itulah nama-nama yang disebut oleh Junus Jamil sebagai “…pemimpin-pemimpin jang setiawan dan bidjaksana.”

Jadi, Ikrar Lamteh adalah sebuah capaian penting dalam sejarah Aceh modern. Keberadaannya dalam sejarah, semestinya dimaknai dengan keinsyafan yang mendalam, sebab ia-nya adalah pelajaran hidup sama sekali. Pelajaran untuk kebaikan kita bersama.

Komentar

    1. Post
      Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *