Percakapan Mengenai Amir Husin Al Mujahid

Setelah kini, percakapan politik di Aceh, sudah bergeser kepada topik-topik sebelum peristiwa 1976, nama Amir Husin Mujahid kembali muncul ke muka publik. Dia, dalam perbincangan tersebut, diletakkan sebagai salah seorang tokoh penting dalam setiap proses politik Aceh. Namanya disebut, bahkan lebih dari sekedar disebut, karena diberikan tanggung jawab pula, atas peristiwa politik yang pernah terjadi. Terutama pada periode, revolusi sosial 1945-1946 dan Peristiwa Aceh 1953-1962.

Munculnya kembali nama Mujahid, begitu dia disapa, didorong oleh tiga alasan. Pertama, kepribadian Husin Mujahid yang sering disalahpahami, baik pikiran maupun aksinya. Alasan kedua, banyak sangkaan dan tanggung jawab sejarah yang ditimpakan kepadanya. Mulai dari runtuhnya struktur sosial uleebalang di Aceh, sampai menjadi satu tokoh utama di tubuh Dewan Revolusi. Sebuah gerakan politik di internal Darul Islam Aceh, yang kemudian melemahkan kepemimpinan Daud Beureuh..

Terakhir, adalah kemunculan kembali Mujahid penting untuk menjernihkan cara pandang kita pada setiap fargmern-fragmen penting dalam sejarah politik Aceh kontemporer. Fragmen yang dimaksud adalah paa peristiwa-peristiwa politik yang penting, 1945, 1962, 1976 dan 2005. Keempat periode itu, harus dibaca dengan jernih, untuk menghasilkan kesimpulan yang jernih pula. Sebab akhir-akhir ini, historiografi Aceh konstemporer terancam dengan histeria MoU Helsinki, yang sepertinya telah berhasil membangun tembok Aceh dari masa lalunya.

***

Satu hari, Amir Husin Mujahid bertemu dengan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kaoy Syah. Dia meminta kepada Kaoy untuk ikut membawanya ke Idi, Aceh Timur, apabila Kaoy bepergian kea rah Timur Aceh.

“Kaoy, bila ada rencana bepergian ke arah timur Aceh, tolong bawa saya, karenamau pulang ke Idi.” Kaoy Syah yang diminta demikian menjawab dengan singkat, “Baik Ayah.”

Dalam perjalanan, untuk mengusir kepenatan, Husin Mujahid mengusulkan kepada Kaoy Syah untuk melakukan debat. “Saya berdiri pada posisi pemerintah, sedangkan saudara sebagai oposisi,” titah Mujahid. Debatpun berlangsung alot. Kaoy Syah, yang saat itu sudah menjadi politisi handal dan diperhitungkan di era Orde Baru, pun kalah.

Ketika Kaoy Syah kembali ke Banda Aceh, dia pun menjemput Mujahid. “Kita bedebat lagi. Kali ini saya sebagai oposisi, sedangkan anda mewakili pemerintah,” pungkas Mujahid di awal perjalanan. Debat pun berlangsung, sebagaimana yang pertama. Dan, lagi-lagi, Kaoy Syah kalah.

Cerita ini saya dapatkan dari Barlian AW, Budayawan Aceh, dalam acara peluncurandan bedah buku Jenderal Mayor Amir Husin Al Mujahid: Aku Konsisten pada Pesan Sultan Aceh Terakhir,” yang ditulis oleh Dr. Ahmad Fauzi, Dekan Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa, 2 Oktober 2017 di Universitas Syiah Kuala.

Acara yang berlangsung meriah itu, oleh Barlian, dikatakannya berhasil mendatangkan berbagai pihak. Hal, yang katanya, menunjukkan ketokohan dari Husin Mujahid itu sendiri.

Rektor Universitas Syiah Kuala, yang juga menjadi pembicara itu, memberi pengantar yang baik tentang Mujahid di buku tersebut. Dia menulis tentang ingatan kolektif masyarakat Aceh Timur mengenai kecerdasan Mujahid Muda untuk memberi teguran kepada suatu hal yang sudah melenceng dari semangat bersatuan.

Kejadiannya di Idi Rayeuk, ktika ada khatib jumat member khutbah yang isinya sudah mengarah kepada perpecahan umat, Mujahid mengambil batu dan melempar ke atas mesjid. Hal itu dilakukannya lagi ketika khatib juga masih melakukan hal yang sama. Akhirnya diketahui bahwa Mujahid yang melakukannya. Lalu dilaporkan kepada uleebalang Idi Rayeuk. Mujahid pun di sidang. Mujahid menjawab tudingan bahwa dia menganggu ibadah shalat Jumat. Menurutnya, yang dia lempar itu bukan atap mesjid, melainkan jin yang bergentayangan, sehingga menganggu jalannya ibadah, melalui materi khutbah yang menganjurkan perpecahan itu.

Sikap Mujahid yang penuh dialketik itu, sering disalah pahami. Ketika urusannya menyangkut dengan politik.

Ada satu kisah yang melekat. Diceritakan turun temurun, tentang pendaulatan Residen Aceh kala itu, T. Nyak Arief.

Diceritakan, setelah pasukan TPR memasuki Kutaraja, Maret 1945. Mujahid mendatangi T. Nyak Arief, lalu mencopot bintang dua yang dimiliki oleh kapala Sagi XXVI itu, lalu meletakkan di pundaknya. “Dan Mujahid pun memiliki bintang dua di pundaknya,” kata musuh-musuh politiknya dengan sinis.

Padahal, Mujahid memang memiliki bintang dua itu, dengan gelar Jenderal Mayor Kehormatan. Surat Keputusannya ditanda-tangani sendiri oleh Wakil Presiden, Mohd. Hatta.

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *