Menjadi Jubir di Zaman Internet

Bagi yang pernah hidup di zaman Orde Baru, tentulah  pernah dibayangi oleh dua orang ini, Harmoko dan Moerdiono. Keduanya adalah penyambung lidah Suharto. Harmoko adalah Menteri Penerangan, sedangkan Moerdino bertindak sebagai  Mensesneg.

Keduanya tidak hanya hadir, melainkan menghantui. Sebab, kita saat itu, tidak tahu jadwal kemunculan mereka. Lagi asyik menonton TVRI, menunggu berbagai acara: Selekta Pop, Film Akhir Pekan, Anekaria Safari, mereka muncul dengan seenaknya. Acaranya pun tidak tidak tanggung-tanggung, Laporan Khusus.

Oleh Harmoko kita dipaksa mendengar keberhasilan pembangunan ala Orde Baru. Mulai dari harga cabe sekian, harga beras sekian, harga kedelai sekian. Tentu saja, dengan penggunaan frasa khasnya: Menurut Petunjuk Bapak Presiden. Sedangkan Moediono berbicara dengan tergagap dan lambat. Setiap kata yang hendak disampaikan sepertinya dipikir dengan mendalam.

Kedua orang ini, cukup lama bertahan sebagai penyambung lidah Suharto. Keduanya menyampaikan apa apa yang kehendaki presiden. Tepatnya, Harmoko dan Moerdiono bertindak sebagai spokesman atau  Juru Bicara (Jubir). Walau Suharto tidak pernah menggunakan istilah demikian.  Dalam tradisi kepresidenan setelah reformasi, Gus Dur-lah yang mempopulerkan istilah tersebut.

Tidak lama setelah pelantikannya sebagai presiden, Gus Dur mengangkat juru bicara, salah satunya, Wilmar Witoelar, seorang pejuang demokrasi dan kritikus utama Suharto. Uniknya, sebelum itu, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan, tempat yang dulunya Harmoko menyampaikan setiap titah Suharto. Menurut Gus Dur, lembaga itu,  penghambat kebebasan berpendapat dan ikut mengontrol rakyat berbicara.

Mengangkat juru bicara oleh Gus Dur, awalnya dimaksudkan untuk menjembatani komunikasi presiden dengan masyarakat. Gus Dur, sebelum menjadi presiden, kerap disalah pahami. Pikiran-pikirannya terkadang menyulut emosi dengan protes. Kalau kata-kata demikian, diucapkan olehnya sebagai cendekiawan atau pejuang demokrasi adalah sah-sah saja. Namun, kalau hal demikian berlanjut oleh Gus Dur, sebagai presiden Republik Indonesia, bisa-bisa bubar ini negara.

Lalu kini, entah ide dari siapa, seorang Gubernur di Aceh juga memiliki jubir. Tidak hanya satu melainkan dua. Irwandi,Yusuf memiliki Saifullah Abdulgani dan Wiratmadinata. Yang disebut pertama adalah seorang birokrat tulen. Pada periode pertama Irwandi memimpin, dia menjadi juru penerang program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) itu.  Sedangkan Wiratmadinata adalah aktivis sipil, seniman dan belakangan menjadi politisi. Namun yang menarik bahwa jubir ini diangkat ketika hiruk pikuk di dunia media sosial begitu kentara. Setelah internet telah mengubah landscape komunikasi kita.

Pertumbuhan internet cepat, dengan produk-produk seperti media online, media sosial dan layanan pesan. Wajah dunia seperti ini mungkin tidak pernah dibayangkan 20 tahun sebelumnya. Kita terhubung dengan cepatnya. Sekaligus ikut menggantikan pola interaksi yang lama. Arena pertempuran pun berubah, dari dunia nyata ke dunia maya.

Melalui media sosial misalnya,  masyarakat dapat bertanya langsung kepada kepada Gubernur tentang berbagai hal. Bahkan, tidak hanya bertanya, namun juga dapat bersuara keras

Sebelum zaman internet, pola komunikasi begitu berjenjang dan berlapis, kini dengan gampang ditembus. Kita ingat, dahulu komunikasi terkadang hanya satu arah. Contoh dari zaman Orba di atas adalah buktinya. Dimana pemerintah memiliki kekuasaan tidak terbatas, rakyat hanyalah pendengar yang harus manut.

Saat itu juga meja redaksi masih berkuasa, menjadi penentu tentang apa saja yang patut dikabarkan, apa pula yang tidak. Ada sisi baik dari hal itu. Misalnya verifikasi semakin detil. Namun negatifnya, dapat  menjadi kesempatan rezim, ketika media menjadi kolaborator, untuk mengontrol informasi dan berfikir masyarakat.

Kita tentu masih ingat ketika rezim Orde Baru berkuasa, informasi yang disajikan hanya dari versi pemerintah. Tidak boleh ada informasi yang berbeda. Hal yang berbeda di zaman ini, ketika internet hadir melalui penyediaan layanan penyampai pesan, sms, line, whats’ app.  Atau dengan media sosial seperti facebook, twitter dan instagram.

Singkatnya, dua jubir Gubernur Aceh di atas, berhadapan dengan masalah tersebut. Hal yang tidak dihadapai oleh Harmoko, Moerdiono dan Wilmar Witoelar. Kini, semua orang sudah menjadi produsen informasi, yang sering tanpa verifikasi. Oleh karenannya, perlu kecakapan tinggi untuk menghadapi zaman gelombang informasi seperti ini. Tanpa itu, maka jembatan komunikasi pemimpin dengan rakyatnya akan terputus. Memang, menjadi jubir di zaman internet itu susah.

Tulisan ini sudah dipublikasikan di Harian Waspada, 10 Februari 2018

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *