Membaca Aceh dari Dalam

PAPER ini akan saya mulai dari dari dialog yang sangat populer di Aceh, tapi tidak di Jakarta, antara Sukarno dengan Daud Beureuh. Sekitar tahun 1947. Dialog ini sebenarnya panjang, berisi tentang ajakan Sukarno, agar Aceh membantu perjuangan revolusi Indonesia yang sedang digugat oleh sekutu pasca kekalahan Jerman dan Jepang dalam perang dunia kedua. Daud beureuh, yang saat itu, dikenal sebagai pemimpin rakyat, atas keberhasilan organisasi yang dipimpinnya, PUSA menjadi dominan mewarnai kehidupan sosial keagamaan masyarakarat Aceh sejak tahun 1930-an. Ajakan Sukarno disambut dengan hangat. Tapi Beureuh memberikan syarat, bahwa, kelak jika perang usai, Aceh diberikan hak untuk mengelola daerahnya dengan penerapan syariat Islam. Sukarno meng-amini. Lalu dari sinilah kisah akut Aceh dan Indonesia bermula. Beureuh mengambil secarik kertas dan pena, meminta Sukarno menuliskan kesediannya itu. Sukarno hening, dan tumpahlah air matanya. Dalam isaknya dia berkata “Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya (M. Nur Ibrahimy, 1982: 65).

Tangisan Sukarno kini menjadi cerita yang diulang-ulang, tentang betapa culasnya Jakarta terhadap Aceh. Kisah air mata itu, lalu dijadikan sebagai energi perlawanan atas ketidak adilan dan pengikaran janji. Karena, setelah itu kita tahu, apa yang dijanjikan di hadapan Daud Beureuh tidak terjadi. Aceh-pun meradang. Apalagi ketika otonomi yang diberikan sebagai salah satu provinsi, dibubarkan. Aceh dilebur menjadi bagian dari Sumatera Utara, wilayah di masa revolusi fisik, dipertahankannya dalam sebuah peperangan Medan Area.

Pembubaran provinsi disambut dengan murung. Aceh pun menjadi kasak kusuk. Rumor bahwa Aceh akan berontak semakin menyeruak. Boyd R Compton, melihat itu dari dekat. Bukunya yang telah menjadi klasik,  Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton (1992),  merekam keresahan itu.

“Kami ingin Aceh ini seperti zaman Iskandar Muda,” kata Daud Beureuh dengan perasaan yang mendalam. Ucapan, yang disaksikan oleh Compton, membuat para pengikutnya  sempat kikuk. Iskandar Muda, Sultan Kerajaan Aceh Darussalam, di abad ke 17, sering menjadi prototype tentang kejayaan Aceh. Dia sering disebut-sebut, diulang-ulang, oleh siapa saja. Aksinya yang menghukum putera mahkota, karena melakukan kejahatan, disambut dengan suka cita. Penuh dengan glorifikasi. Iskandar Muda menjelma menjadi orang besar. Jalannya harus diikuti sebagai syarat kemajuan. Tidak terkecuali ketika Aceh hendak dibawa keluar dari krisis identitas.

Ali Hasjmy, salah seorang pemimpin pergerakan nasional yang juga seorang sasterawan, menulis roman tentang Iskandar Muda (Sulaiman, 1997). Roman itu ditulis saat pembicaraan mengenai masa depan Aceh, mulai diambil alih oleh generasi terdidik. Generasi yang tumbuh di atas kesadaran baru, yang bernama nasionalisme Indonesia.

Nama Iskandar Muda juga disebutnya dari Mardhatillah, nama markas dari gerakan perlawanan yang dipimpinnya terhadap Pemerintah Pusat, Darul Islam. Beureueh mengirim surat, ketika proses perdamaian dari konflik bersenjata itu sedang berlangsung, di tahun 1962. Namun, untuk surat itu, saya lebih suka menyebutnya sebagai Manifesto Politik Mardhatillah. Dalam manifesto itu, terlihat  penekanan tentang syariat Islam. Beureuh, dengan dengan penuh  pengharapan, memberi penerangan, “’Ketahuilah wahai rakyat Aceh yang tercinta, bahwa Syari’at Islam cuukup luas sempurna dan hidup , mencukupi segala bidang hidup dan kehidupan manusia.”

Syariat Islam, sebagai imaji Aceh, yang dimaksud meliputi aqidah dan nidham. Tentang hal itu, Beureuh menulis:

Bahwa jang dimaksud dengan ‘Aqidah ialah iman kepada Allah , Malaikat-malaikatNya, segala kitab-kitabNya, segala rasul-rasulNya, hari akhirat dan qadha-qadhar-Nya. Termaksud pula didalamnya peribadatan “ibadat badaniah seperti : sembahyang, puasa ‘ibadah seperti zakat, zakat fitrah , wakaf , hibbah dan ada pula ‘ibadah jang berjampur antara badan dan harta seperti hdji, jihad pada jalan Allah.

Bahwa jang dimaksud dengan Nidham ialah : aturan jang mengatur hidup dan kehidupan manusia, perseorangan dan mayjarakat, rakyat dan pemerintah, hubungan bangsa dan bangsa di bumi ini.

 

Perlawanan atas nama Darul Islam terhadap pemerintah pusat berhasil diselesaikan. Aceh diberikan wewenang untuk menjalankan syariat Islam, sebagai keistimewaannya. Lalu Aceh pun hidup dengan tenteram. Pemerintah Sukarno, yang semakin kuat sejak tahun 1959, tidak menyentuh Aceh. Daerah ini diberikan keleluasaannya untuk membangun negeri.

Sampai kemudian keresahan demi keresahan muncul kembali. Adalah Hasan Tiro, murid Daud Beureuh, menjawab itu dengan menggelorakan kembali pemberontakan. Dia menamakan perlawananannya itu sebagai Gerakan Aceh Merdeka di tahun 1976. Ada dua isu besar di dalam jalan perlawanan itu, krisis sumber daya alam dan pembangunan kembali identitas nasional Aceh. Tidak seperti perlawanan politik sebelumnya, isu Islam tidak menjadi dominan.

Namun, seperti Darul Islam, Aceh Merdeka juga berhenti di atas meja perundingan, melalui MoU Helsinki tahun 2005. Aceh diberikan wewenang luas dan kompensasi besar, melalui UU No 11 tahun 2006. Bahkan lebih luas dari apa yang didapat dari penyelesaian peristiwa Darul Islam. Mulai dari adanya partai politik lokal, dana otonomi khusus selama 20 tahun dan tentu saja, wewenang khusus untuk melaksanakan hukum syariah Islam.

Tulisan ini telah disampaikan dalam acara Peluncuran Buku dan Diskusi “Syariah dan HAM: Belajar dari Pengalaman Aceh, di Universitas Muhammadiyah Malang, 16 April 2018.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *