Memaknai Kemerdekaan di Tengah Hiruk Pikuk Akhir-akhir Ini

Siapakah yang paling Indonesia di antara kita? Pertanyaan itu menyeruak sejak Suharto jatuh. Rezim yang tiada ampun dengan hiruk pikuk itu, selalu punya alasan untuk membungkam mereka yang berbeda. Suharto selalu beralasan, pembangunan akan lancar kalau suara-suara bising itu ditertibkan. Terutama pekikan ideologi politik. Kalau pun mesti ada satu pandangan politik, tentu pandangan politik yang dikehendaki olehnya.  Mulailah di Suharto memproduksi segala bentuk ketertiban. Baginya, ketertiban adalah harmoni. Semuanya ditata dengan rapi. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh rezim itu malah membuat lawan-lawan politiknya memberi reaksi. Dari yang paling minimal sampai yang ekstrim, seperti pemberotakan bersenjata di beberapa daerah. Perlawanan yang paling khas tentu saja gerakan bawah tanah.

Selain itu, tekanan demi tekanan akhirnya membuat suasana kreatif. Ketika politik formal gagal ditembus, maka selalu ada pembacaan ulang tentang posisi di depan rezim. Salah satunya adalah tafsiran baru oleh kelompok intelektual Islam yang lebih muda dari angkatan Natsir, pemimpin Masyumi. Pembacaan itu adalah catatan kritis terhadap generasi awal, yang tidak mau merevisi padangan politiknya tentang Islam. Pembacaan demikian pula, yang akhirnya membawa Islam, yang selalu dicurigai oleh Suharto, menemukan cara untuk menapak ke atas.

Buku-buku yang membahas tentang Orde Baru, menyebutnya sebagai munculnya kelas menengah muslim Indonesia. Noorhaidi Hasan (2016) menterjemahkan kelas menengah muslim — yang sebenarnya didominasi oleh kelompok modernis — itu yang berada pusaran profesional, tentara, cerdik pandai dan pegawai negara. Kelompok ini berasal dari golongan santri-priyayi yang dapat akses pada pendidikan maju dan modern, sehingga akhirnya mengantar mereka duduk pada bidang ekonomi dan profesional.

Kelas menengah muslim ini pula yang mendapatkan momentumnya di akhir pemerintahan Suharto. Ada dua tesis umum mengenai masukknya kelompok muslim ke dalam lingkaran Suharto. Pertama, faktor sosiologis akibat tumbuhnya kelas menengah muslim itu. Kedua, pilihan politis Suharto untuk meninggalkan tentara sebagai tulang punggung politiknya, dan mencari dukungan ke kelompok Islam. Tentu saja, Islam yang diterima oleh Suharto, bukanlah  “Islam politik,” satu varian ideologi yang sudah diwaspadai olehnya sejak awal

Akan tetapi, Islam politik tidak mati.

Kelompok Masyumi, jauh sebelum tumbuh kelas menengah muslim, telah mengalihkan pola gerakannya ke dakwah dan pendidikan. Didirikanlah satu organisasi, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kelompok ini merupakan lawan tanding ide-ide pembaharuan Nurcholish Madjid. Di bawah tanah pula, Kelompok-kelompok usrah mulai melebarkan pengaruh. Kelompok usrah ini belakangan di kenal dengan nama Jemaah Tarbiah. Mendirikan Partai Keadilan di awal reformasi. Kelompok ini terinspirasi dari pergerakan Ikhwanul Muslimin. Belum lagi, munculnya kelompok-kelompok Islam transnasional, yang percaya bahwa Islam adalah meliputi keseluruhan aspek kehidupan. Kelompok-kelompok Islam politik ini masih memiliki imajinasi tentang Indonesia sebagai negara Islam. Ternyata, perdebatan idelogi negara yang dihentikan dengan dekrit presiden Sukarno, masih meninggalkan luka.

Lalu ketika rezim Suharto itu usai, apa yang disembunyikan olehnya, entah itu identitas keagamaan, identitas politik maupun etnik; diledakkan. Identitas keagamaan misalnya, mendapatkan momentum ketika ada pembicaraan ulang mengenai konstitusi Negara. Partai-partai Islam, yang selama rezim Suharto dibungkam aspirasi politiknya, muncul ke permukaan. Menuntut dikembalikannya “tujuh kata” yang hilang. Upaya itu gagal.

Namun, Caroool Kersten (2018), melihat ide tentang formalistik, yang ditolak pada perdebatan konstitusi di awal reformasi, kembali muncul dengan memanfaatkan desentralisasi, dengan mendorong lahirnya Perda-Perda Syariah yang mulai muncul di daerah.  Walau Kersten, agak tergopoh-gopoh ketika menyamakan fenomena munculnya Perda Syariah, dengan penerapan Syariah Islam di Aceh. Argumen yang dibangunnya, bahwa formalisasi syariat di Aceh merupakan aksi politik Jakarta untuk membungkam keinginan daerah itu untuk merdeka. Pandangan Kersten ini memang khas “dari luar” dalam melihat Aceh.

Sedangkan kemunculan identitas etnik, dapat dilihat dari munculnya kesadaran tentang imaji yang lebih kecil dari nasion Indonesia. Ada tiga daerah yang melakukan ekspolrasi imaji yang lebih kecil itu, GAM di Aceh, OPM di Papua dan di Timor-Timur. Ketiganya muncul sebagai gerakan politik dan bersenjata. Kita tahu,  di Aceh, gerakan itu berhasil dipadamkan melalui perundingan dan kompensasi. OPM masih belum jelas arah penanganan dari Pemerintah Pusat. Walau sudah sejak lama, untuk Papua, otonomi khusus diberikan. Sedangkan Timor Timur sudah menjadi Timor Leste.

Jadi, rezim Suharto sebenarnya memanipulasi identitas kita. Hiruk pikuk yang semakin bising ini, disebabkan kita tidak berlatih untuk hidup sebagai Indonesia. Suharto, dengan senjata dan birokrasinya, memaksa semua untuk harmoni dan tertib. Bahkan waktu di mana kita pernah saling berlomba dengan kerasnya, yaitu era Demokrasi Liberal, ditulisnya sebagai zaman yang penuh dengan chaoz. Zaman yang salah arah. Zaman yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Akibatnya, ketika Suharto jatuh, wajah yang sebenarnya tampak. Yaitu wajah yang tidak harmoni. Wajah yang marah bukan ramah. Jadi, Indonesia yang tampak tidaklah utuh sebagai bangsa.

Pun demikian, sebagai sebuah pencapaian negara-bangsa abad modern, optimisme mesti tetap kita lambungkan. Menjadi seperti Negeri Utara Kuru-pun kita tolak. Jatuh bangun dan pembantingan tulang sama sekali kita lakukan. Sebab, seperti kata Bung Karno, Indonesia ini didirikan bukan untuk sewindu, tapi untuk seribu windu lamanya. Merdeka, merdeka, merdeka selamanya!

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *