Memaknai Kemerdekaan di Tengah Hiruk Pikuk Akhir-akhir Ini

Siapakah yang paling Indonesia di antara kita? Pertanyaan itu menyeruak sejak Suharto jatuh. Rezim yang tiada ampun dengan hiruk pikuk itu, selalu punya alasan untuk membungkam mereka yang berbeda. Suharto selalu beralasan, pembangunan akan lancar kalau suara-suara bising itu ditertibkan. Terutama pekikan ideologi politik. Kalau pun mesti ada satu pandangan politik, tentu pandangan politik yang dikehendaki olehnya.  Mulailah di Suharto memproduksi segala bentuk ketertiban. Baginya, ketertiban adalah harmoni. Semuanya ditata dengan rapi. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh rezim itu malah membuat lawan-lawan politiknya memberi reaksi. Dari yang paling minimal sampai yang ekstrim, seperti pemberotakan bersenjata di beberapa daerah. Perlawanan yang paling khas tentu saja gerakan bawah tanah.

Selain itu, tekanan demi tekanan akhirnya membuat suasana kreatif. Ketika politik formal gagal ditembus, maka selalu ada pembacaan ulang tentang posisi di depan rezim. Salah satunya adalah tafsiran baru oleh kelompok intelektual Islam yang lebih muda dari angkatan Natsir, pemimpin Masyumi. Pembacaan itu adalah catatan kritis terhadap generasi awal, yang tidak mau merevisi padangan politiknya tentang Islam. Pembacaan demikian pula, yang akhirnya membawa Islam, yang selalu dicurigai oleh Suharto, menemukan cara untuk menapak ke atas.

Buku-buku yang membahas tentang Orde Baru, menyebutnya sebagai munculnya kelas menengah muslim Indonesia. Noorhaidi Hasan (2016) menterjemahkan kelas menengah muslim — yang sebenarnya didominasi oleh kelompok modernis — itu yang berada pusaran profesional, tentara, cerdik pandai dan pegawai negara. Kelompok ini berasal dari golongan santri-priyayi yang dapat akses pada pendidikan maju dan modern, sehingga akhirnya mengantar mereka duduk pada bidang ekonomi dan profesional.

Kelas menengah muslim ini pula yang mendapatkan momentumnya di akhir pemerintahan Suharto. Ada dua tesis umum mengenai masukknya kelompok muslim ke dalam lingkaran Suharto. Pertama, faktor sosiologis akibat tumbuhnya kelas menengah muslim itu. Kedua, pilihan politis Suharto untuk meninggalkan tentara sebagai tulang punggung politiknya, dan mencari dukungan ke kelompok Islam. Tentu saja, Islam yang diterima oleh Suharto, bukanlah  “Islam politik,” satu varian ideologi yang sudah diwaspadai olehnya sejak awal

Akan tetapi, Islam politik tidak mati.

Kelompok Masyumi, jauh sebelum tumbuh kelas menengah muslim, telah mengalihkan pola gerakannya ke dakwah dan pendidikan. Didirikanlah satu organisasi, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kelompok ini merupakan lawan tanding ide-ide pembaharuan Nurcholish Madjid. Di bawah tanah pula, Kelompok-kelompok usrah mulai melebarkan pengaruh. Kelompok usrah ini belakangan di kenal dengan nama Jemaah Tarbiah. Mendirikan Partai Keadilan di awal reformasi. Kelompok ini terinspirasi dari pergerakan Ikhwanul Muslimin. Belum lagi, munculnya kelompok-kelompok Islam transnasional, yang percaya bahwa Islam adalah meliputi keseluruhan aspek kehidupan. Kelompok-kelompok Islam politik ini masih memiliki imajinasi tentang Indonesia sebagai negara Islam. Ternyata, perdebatan idelogi negara yang dihentikan dengan dekrit presiden Sukarno, masih meninggalkan luka.

Lalu ketika rezim Suharto itu usai, apa yang disembunyikan olehnya, entah itu identitas keagamaan, identitas politik maupun etnik; diledakkan. Identitas keagamaan misalnya, mendapatkan momentum ketika ada pembicaraan ulang mengenai konstitusi Negara. Partai-partai Islam, yang selama rezim Suharto dibungkam aspirasi politiknya, muncul ke permukaan. Menuntut dikembalikannya “tujuh kata” yang hilang. Upaya itu gagal.

Namun, Caroool Kersten (2018), melihat ide tentang formalistik, yang ditolak pada perdebatan konstitusi di awal reformasi, kembali muncul dengan memanfaatkan desentralisasi, dengan mendorong lahirnya Perda-Perda Syariah yang mulai muncul di daerah.  Walau Kersten, agak tergopoh-gopoh ketika menyamakan fenomena munculnya Perda Syariah, dengan penerapan Syariah Islam di Aceh. Argumen yang dibangunnya, bahwa formalisasi syariat di Aceh merupakan aksi politik Jakarta untuk membungkam keinginan daerah itu untuk merdeka. Pandangan Kersten ini memang khas “dari luar” dalam melihat Aceh.

Sedangkan kemunculan identitas etnik, dapat dilihat dari munculnya kesadaran tentang imaji yang lebih kecil dari nasion Indonesia. Ada tiga daerah yang melakukan ekspolrasi imaji yang lebih kecil itu, GAM di Aceh, OPM di Papua dan di Timor-Timur. Ketiganya muncul sebagai gerakan politik dan bersenjata. Kita tahu,  di Aceh, gerakan itu berhasil dipadamkan melalui perundingan dan kompensasi. OPM masih belum jelas arah penanganan dari Pemerintah Pusat. Walau sudah sejak lama, untuk Papua, otonomi khusus diberikan. Sedangkan Timor Timur sudah menjadi Timor Leste.

Jadi, rezim Suharto sebenarnya memanipulasi identitas kita. Hiruk pikuk yang semakin bising ini, disebabkan kita tidak berlatih untuk hidup sebagai Indonesia. Suharto, dengan senjata dan birokrasinya, memaksa semua untuk harmoni dan tertib. Bahkan waktu di mana kita pernah saling berlomba dengan kerasnya, yaitu era Demokrasi Liberal, ditulisnya sebagai zaman yang penuh dengan chaoz. Zaman yang salah arah. Zaman yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Akibatnya, ketika Suharto jatuh, wajah yang sebenarnya tampak. Yaitu wajah yang tidak harmoni. Wajah yang marah bukan ramah. Jadi, Indonesia yang tampak tidaklah utuh sebagai bangsa.

Pun demikian, sebagai sebuah pencapaian negara-bangsa abad modern, optimisme mesti tetap kita lambungkan. Menjadi seperti Negeri Utara Kuru-pun kita tolak. Jatuh bangun dan pembantingan tulang sama sekali kita lakukan. Sebab, seperti kata Bung Karno, Indonesia ini didirikan bukan untuk sewindu, tapi untuk seribu windu lamanya. Merdeka, merdeka, merdeka selamanya!

 

Komentar

  1. Jihan Sari Fiana

    Asslamu’alaikum
    Menurut pemahaman saya dari esai di atas adalah makna kemerdekaan pada masa itu tidak seperti makna sebenarnya. Suharto bagaikan rezim yang tidak pernah takut dengan apapun, ia selalu memiliki alasan mengatur segala aspek kehidupan rakyat untuk melancarkan pembangunan (katanya)
    Ya…
    Suharto menganggap ketertiban itu seperti bagian penting dalam pemerintahannya bahkan pada masa itu rakyat tidak boleh memberikan pendapat mereka secara terang-terangan bahkan pemikiran atau ideologi saat itu tidak ada kalau pun ada itu adalah politik yang dia kehendaki (menurut buku dan sejarah yang saya baca) namun sayang upayanya tersebut malah menimbulkan kontroversi dengan pihak politik lain yang mengamatinya melakukan tindakan dari yang biasa-biasa saja sampai yang ekstrim seperti melakukan penyerangan bawah tanah.
    Kerena banyaknya tekanan yang muncul membuat situasi menjadi ramai. Mengetahui bahwa gagal melalui politik formal para lawan-lawan suharto mengambil jalan lain yaitu dengan memunculkan kaum intelektual Islam. Dimana mereka akan mengubah pemikiran generasi muda yang tidak ingin mengubah pandangan politiknya terhadap Islam. Sehingga para kaum intelektual tersebut menemukan cara untuk menapakkan kakinya di atas rezim.
    Singkat cerita dimasa orde baru muncul kelas menengah muslim Indonesia dimana kelompok menengah ini di dominasi olek kelompok modern yang berasal dari golongan santri dan priyayi yang berpendidikan maju dan modern. Dan tahap ini menjadi momen di akhir pemerintahannya. Hak ini karrna adanya faktor-faktor yang mendukung kelompok menengah ini baik dari faktor sosiologi dan faktor dimana anggota politiknya lebih memilih politik Islam.
    Dan pada akhirnya Suharto menerima Islam tetapi bukan Islam politik yang merupakan salah satu ideologi yang di wanti-wanti oleh Suharto sejak awal.
    Singkat cerita, setelah melalau fase yang bisa dibilang cukup panjang akhirnya pemerintahan Suharto berakhir. Dimana partai-partai Islam yang selama rezimnya dibungkam aspirasi politiknya, muncul ke permukaan.
    Intinya rezim Suharto merupakan masa dimana identitas kita di manipulasi. Padahal pada masa itu merupakan masa Demokrasi Liberal. Suharto menutupi makna dari kemerdekaan tersebut dengan senjata dan aksi-aksi kejamnya memaksa rakyat Indonesia untuk tunduk pada aturannya.

    Kelebihan esai ini adalah bahasa yang digunakan sangatlah menarik, mengapa demikian? Karena terdapat kata-kata yang belum pernah saya dengar dan hal itu membuat saya ingin membacanya lagi dan lagi sampai saya mengerti apa yang dimaksudkannya.
    Penulisan yang sistematis membuat saya selaku pembaca merasa terpacu untuk menggali isi dari esai ini. Dan dengan esai ini saya bisa menambah pengetahuan tentang sejarah pemerintahan Indonesia pada masa Suharto, memang kisah ini tidak asing namun saya tidak pernah membaca tentang rezim Suharto secara detail yang saya tau masa Suharto itu masa dimana masyarakat tidak boleh mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan dan tidak boleh berpolitik.
    So, I like this

    Kekurangannya?
    Menurut saya kekurangannya hampir tidak ada namun bukan berarti sempurna karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah. Menurut saya kekurangannya adalah bahasa yang digunakan terlalu baku jadi untuk kami anak muda sedikit sulit untuk menalarkannya, tapi seperti ini juga sudah luar biasa bagusnya.

    Saya tertanda
    Nama: Jihan Sari Fiana
    Prodi : Pendidikan Matematika
    Unit : 1 (satu)
    NIM : 1032018014
    Gedung Tarbiyah Lama ruangan 7.1.04

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *