Tiket Pesawat, Paspor dan Identitas

Di Aceh, semua masalah jadi rumit gara-gara politik. Seperti kekisruhan sekarang ini, tentang kenaikan harga tiket pesawat terbang yang masih gila-gilaan itu.

Teman saya, menghitung dan menyimpulkan, bahwa harga tiket Banda Aceh-Jakarta lebih mahal melalui penerbangan domestik. Lalu diakali. Ke Jakarta,namun transit  di Kuala lumpur, melalui maskapai penerbangan luar negeri, seperti Air Asia. Ternyata lebih murah.

Lalu katanya, ”jangan- jangan minyak pesawat ke Jakarta, pakai minyak wangi.”

Agak menggelikan memang. Bayangkan, sebagai warga negara yang baik, yang insaf dari pemberontakan, hendak pergi melihat ibu kota negara tercinta, tetapi harus merogoh kantong lebih dalam, karena menggunakan maskapai dalam negeri. Belum lagi dengan ancaman tidak lagi fasilitas bagasi dari harga tiket yang dibeli.

Gara-gara itulah, lini masa media sosial saya, akhir-akhir ini – dan sepertinya masih lama akan reda — ramai melintas protes tentang kenaikan harga tiket pesawat, dan memilih transit di Kuala Lumpur karena lebih murah daripada transit di Medan.

Jadi bisa dibayangkan, penumpang dari Banda Aceh ketika akan ke Jakarta harus membawa dua tanda pengenal ketika akan check in di bandara. KTP dan paspor.

Masalahnya bukan hanya di situ saja. Ketika akan terbang dari terminal keberangkatan luar negeri, para penumpang, nanti di kuala lumpur, yang diminta bukan KTP, melainkan passport. Bisa rontok bangunan Wawasan Nusantara yang selama ini mengajarkan berbagai sumpah, baik Sumpah Palapa maupun Sumpah Pemuda. Tiba-tiba, karena persoalan tiket tersebut, sudah harus melihat rancaknya negeri-negeri melayu.

Saya malah membayangkannya begini, begitu banyaknya orang Aceh ke sana, berjumpa dengan orang Melayu, mendengar dialek Melayu khas Ammy Search dan Siti Nurhaliza. Lama kelamaan lebih nyaman dengan Kuala Lumpur. Hal tersebut sangat dimungkinkan.

Kenapa bisa begitu? Jadi begini ceritanya, biar mahfum duduk perkara. Ketika orang Aceh ke Jakarta via KL. Lalu transit sekitar selama 6 jam, disitulah awal mula masalah.

Sambil menunggu keberangkatan ke Jakarta, pusing-pusinglah dia semampunya di seputaran bandara. Bertatap muka dengan  orang-orang di sana, merasakan nasi lemak sampai menonton berita dan sinetron khas Malaysia.

Dan mulailah ikut-ikutan berbicara dengan logat orang seberang. Bukan lagi karena tapi kerana, bukan berbeda tapi berbeza, bukan peringatan tapi amaran, bukan anak tapi budak. Asli, bisa kacau gelombang kebangsaan ini, yang goyang karena naiknya harga tiket. Jadi perlu ada keinginan kuat dari berbagai pihak guna memastikan harga tiket kembali stabil. Jangan sampai lah sampai tiketnya harga keblinger, negara ini jadi ambruk, bruk, bruk!

Gara-gara hal itu, sampai-sampai, seorang sosiolog dari Aceh menyampaikan pesan kerasnya, jangan karena harga tiket yang melonjak itu, membuat orang Aceh menimbang kembali dirinya menjadi orang Indonesia. Perkara politik yang menjadi ikut-ikutan ini, terjadi karena Aceh belum lama selesai dari dera konflik. Apalagi bagi orang Aceh, Malaysia itu memiliki makna tersendiri. Dahulu, ketika konflik terjadi, negara tersebut menjadi melting-pot. Baik bagi orang Aceh yang  terlibat pemberontakan maupun yang hendak menyelamatkan nasib.

Namun sebelum itu, banyak juga diaspora Aceh yang karena motif lain seperti ekonomi dan politik. Salah seorang yang paling diingat adalah Tan Sri Sanusi Junid, teman akrab Tun Mahater Muhammad. Belum lagi punggawa budaya Melayu di sana yang bernama Abdullah Husein.

Selain itu, di Malayasia juga ada dua tempat yang sangat “Aceh”, yaitu Pasar Chow Kit dan Gampong Yan.

Apabila kita ke pasar Chow Kit, maka seperti berbelanja di pasar-pasar di Aceh. Pedagangnya berbicara dalam bahasa Aceh. Seperti bukan di Kuala Lumpur. Sedangkan Gampong Yan adalah tempat di mana orang dari Aceh menetap dari generasi ke generasi. Tidak hanya menetap tapi juga hidup seperti laiknya di Aceh, dari bangunan rumah, ikatan sosial, bahasa dan juga kuliner.

Jadi naikknya harga tiket – walau sudah turun tapi masih tidak ikhlas –  kemudian mesti dimaknai secara politik juga. Bahwa terbuka ruang untuk memberi timbangan, yang tidak melulu bisnis, namun bisa ke perbincangan identitas. Apalagi wilayah-wilayah lain di luar Jawa lebih memilih mengambil jalan lain, seperti dengan protes menggunakan paspor palsu di Ambon. Seperti Aceh, Ambon yang memiliki sejarah konflik yang panjang.

Jadi permasalahan tiket pesawat terbang yang melambung tidak melulu menimbangnya dari kacamata bisnis. Apa yang terjadi di Aceh – dan juga Ambon — merupakan cara pandang yang lain, lihat bahwa acap kali ada sebuah kebijakan yang bermasalah, maka acap kali pula ingatan tentang politik identitas terus muncul. Walau hanya letupan-letupan kecil. Namun hal itu yang gagal dipahami oleh  Jaktarta,  yang selau melihat segala urusan sebagai bisnis belaka.

Tulisan ini sudah diterbitkan di Harian Waspada, 7 Februari 2019.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *